Kabupaten Bekasi — BEKASIKEPO.COM – Sejumlah warga Burangkeng mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi pada Selasa, 29 Juli 2025. Mereka menuntut kejelasan status lahan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 04 Burangkeng yang terdampak proyek pembangunan Jalan Tol Jakarta–Cikampek (Japek) Selatan.
Proyek strategis nasional tersebut telah berdampak langsung terhadap lingkungan sekolah. Kegiatan belajar mengajar terganggu akibat getaran kendaraan dan suara bising alat berat. Kondisi infrastruktur sekolah pun rusak, mulai dari tembok yang retak hingga atap yang bocor. Situasi ini memicu kekhawatiran orang tua dan berdampak pada menurunnya jumlah peserta didik.
“Banyak yang memindahkan anaknya karena merasa tidak aman. Alat berat sangat dekat dengan sekolah, tentu orang tua khawatir terhadap keselamatan anak-anak,” ujar Yeni, salah satu orang tua siswa.
Dalam audiensi bersama warga, Kepala Kantor BPN Kabupaten Bekasi Muh Rizal menegaskan komitmennya untuk segera menyelesaikan proses validasi lahan SDN 04 Burangkeng yang sempat mengalami kendala administratif sejak tahun 2020.
“Saya baru menjabat satu bulan, dan alhamdulillah selama waktu itu saya berhasil mengidentifikasi semua persoalan. Dulu memang ada kekeliruan penempatan nomor hak pada tahun 2020. Tapi sekarang, datanya sudah clear. Berita acara perbaikannya insya Allah rampung Kamis ini, dan akan kami kirimkan ke PPK untuk proses penggantian lahan,” jelas Rizal.
Muh Rizal menjelaskan bahwa validasi data tanah merupakan tugas penting BPN dan harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Mengingat proses pengadaan lahan menggunakan uang negara, setiap langkah harus dilakukan dengan penuh ketelitian.
“Validasi itu tidak bisa sembarangan, karena ini menyangkut dana negara. Kami di BPN sebagai panitia pengadaan tanah wajib bekerja secara akurat dan akuntabel. Kami tidak ingin ada kekeliruan,” tegasnya.
Selain menangani kasus SDN 04 Burangkeng, Rizal juga menyampaikan bahwa pihaknya tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai layanan di BPN Kabupaten Bekasi. Ia berkomitmen menyelesaikan berbagai hambatan yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
“Semua layanan yang terkendala sedang kami identifikasi dan cari solusi terbaiknya. Prinsipnya, kami siap bekerja maksimal demi kepentingan masyarakat,” tambahnya.
Setelah melakukan audiensi, warga akhirnya membubarkan diri dengan tertib, sembari menunggu kepastian proses validasi dan langkah lanjutan relokasi sekolah.
Catatan Redaksi:
Kasus ini mencerminkan pentingnya sinergi antarinstansi dalam penyelesaian persoalan pengadaan lahan, agar proyek nasional tetap berjalan tanpa mengorbankan hak-hak dasar warga, khususnya akses pendidikan yang aman dan nyaman bagi anak-anak.
PENULIS / EDITOR : Farhan / Rhama / David /
