BEKASIKEPO.COM – Jakarta, 15 September 2025 – Pemerintah resmi meluncurkan Program Paket Ekonomi 2025 sebagai strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperluas lapangan kerja. Kebijakan ini diumumkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Senin (15/9).
Menko Airlangga menjelaskan, paket tersebut mencakup delapan program akselerasi di 2025, empat program lanjutan di 2026, dan lima program khusus penyerapan tenaga kerja.
Salah satu program utama adalah magang bagi 20 ribu lulusan perguruan tinggi, dengan insentif uang saku setara upah minimum selama enam bulan. Anggaran yang disiapkan mencapai Rp198 miliar.
Selain itu, pemerintah memperluas fasilitas PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe dengan target 552 ribu pekerja. Program lain yang digulirkan antara lain:
- Bantuan pangan berupa 10 kilogram beras per keluarga untuk Oktober–November dengan alokasi Rp7 triliun.
- Subsidi iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal seperti ojek online, kurir, dan sopir, menyasar 731 ribu penerima manfaat.
- Penurunan bunga KPR BPJS Ketenagakerjaan dari BI Rate +5% menjadi BI Rate +3%.
- Integrasi sistem OSS dengan RDTR untuk percepatan investasi.
- Pilot project ekonomi digital (gig economy) di kota besar termasuk Jakarta.
- Kepastian tarif PPh final UMKM 0,5% diperpanjang hingga 2029.
“Dengan adanya kepastian tarif PPh final hingga 2029, pelaku UMKM tidak perlu lagi menunggu perpanjangan tahunan,” ujar Airlangga.
Sementara itu, Menkeu Purbaya menekankan peran Tim Percepatan Program Pembangunan Ekonomi untuk mengawal implementasi kebijakan Presiden Prabowo. Tim ini akan memantau jalannya program sekaligus menjadi kanal aduan bagi dunia usaha.
“Seluruh hambatan yang dihadapi sektor swasta akan kita coba hilangkan. Pertumbuhan ekonomi harus ditopang oleh dua mesin: pemerintah dan swasta,” kata Purbaya.
Peluncuran Paket Ekonomi 2025 ini menjadi sinyal awal pemerintahan Prabowo dalam mendorong reformasi kebijakan ekonomi, dengan harapan mampu menjaga stabilitas sekaligus menciptakan lapangan kerja baru di tengah tantangan global.
