BANDUNG — BEKASIKEPO.COM – Pelantikan dr. Asep Surya Atmaja sebagai Bupati Bekasi definitif untuk sisa masa jabatan 2025–2030 bukan sekadar pergantian kepemimpinan. Di balik prosesi pelantikan yang dipimpin Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Bale Gede Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (23/10/2026), terselip pesan kritis yang menyentuh persoalan mendasar Kabupaten Bekasi: besarnya potensi ekonomi daerah belum tentu berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakatnya.
Dedi Mulyadi secara terbuka menyoroti kesenjangan antara kekuatan ekonomi Kabupaten Bekasi yang ditopang kawasan industri dengan kondisi pelayanan publik, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan penataan lingkungan yang masih membutuhkan pembenahan serius.
Pesan tersebut sekaligus menjadi tantangan bagi Asep Surya Atmaja. Setelah resmi memegang kendali pemerintahan daerah, masyarakat kini menunggu apakah berbagai arahan gubernur dapat diterjemahkan menjadi kebijakan nyata, bukan sekadar janji yang kembali terdengar dalam seremoni pemerintahan.
Kabupaten Bekasi dikenal sebagai salah satu kawasan industri penting di Indonesia. Aktivitas industri, investasi, dan perputaran ekonomi menghasilkan potensi pendapatan daerah yang besar. Namun, menurut Dedi, kekuatan ekonomi tersebut harus tercermin dalam kualitas hidup masyarakat, terutama warga asli Kabupaten Bekasi yang belum menikmati manfaat pembangunan secara optimal.
Dedi meminta Asep menjadikan peningkatan pelayanan kesehatan sebagai prioritas utama, terutama bagi masyarakat kurang mampu yang menghadapi keterbatasan akses terhadap fasilitas dan tenaga medis.
“Mayoritas warga yang harus mendapat perhatian Pak dr. Asep adalah warga asli Kabupaten Bekasi yang tersisih karena gagal dalam meraih pergulatan ekonomi,” kata Dedi.
Pernyataan itu mengandung kritik mendasar terhadap arah pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi tidak cukup diukur dari banyaknya kawasan industri, nilai investasi, atau besarnya pendapatan daerah. Keberhasilan pemerintah juga harus terlihat dari kemampuan warga memperoleh pekerjaan layak, mengakses layanan kesehatan, menyekolahkan anak, dan memenuhi kebutuhan hidup secara bermartabat.
Pertanyaannya, sejauh mana pembangunan industri selama ini telah memberikan manfaat langsung bagi masyarakat lokal? Dan kebijakan konkret apa yang akan ditempuh pemerintah Kabupaten Bekasi untuk memastikan warga tidak hanya menjadi penonton di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi?
Salah satu pesan paling menonjol dari Dedi adalah dorongan menghadirkan dokter keluarga hingga tingkat desa dan kelurahan. Ia meminta pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan pelayanan di rumah sakit dan puskesmas, tetapi juga mendekatkan tenaga medis kepada warga yang membutuhkan.
“Orang miskin ada dokter datang ke rumah, mengobati seperti orang kaya punya dokter pribadi. Itu baru luar biasa,” tuturnya.
Gagasan tersebut menawarkan pendekatan pelayanan kesehatan yang lebih manusiawi, khususnya bagi warga lanjut usia, penyandang disabilitas, masyarakat miskin, dan keluarga yang kesulitan menjangkau fasilitas kesehatan.
Namun, gagasan itu membutuhkan perencanaan yang matang. Pemerintah daerah perlu menghitung kebutuhan dokter, skema perekrutan, pembiayaan, wilayah penempatan, sistem rujukan, serta pengawasan mutu pelayanan. Jangan sampai program dokter keluarga hanya menjadi slogan yang menarik saat disampaikan, tetapi sulit diwujudkan ketika berhadapan dengan persoalan anggaran dan birokrasi.
Asep dituntut menjawab tantangan tersebut dengan program yang terukur, termasuk target cakupan layanan, jadwal pelaksanaan, dan mekanisme evaluasi yang dapat diketahui masyarakat.
Sebab, keberhasilan pelayanan kesehatan tidak cukup dinilai dari banyaknya fasilitas yang berdiri. Yang lebih penting adalah apakah warga benar-benar mendapatkan pemeriksaan, pengobatan, dan pelayanan yang cepat serta terjangkau.
Selain kesehatan, Dedi menekankan pentingnya pemerataan pendidikan bagi keluarga kurang mampu. Ia mendorong agar anak-anak dari kelompok ekonomi lemah memperoleh kesempatan bersekolah hingga perguruan tinggi.
“Tidak ada jalan lain kecuali satu, pendidikannya harus mendapat perhatian. Mereka harus sekolah gratis sampai perguruan tinggi,” tegasnya.
Pesan tersebut relevan dengan tantangan Kabupaten Bekasi sebagai kawasan industri yang membutuhkan sumber daya manusia berkualitas. Tanpa akses pendidikan yang memadai, masyarakat lokal berisiko tertinggal dalam persaingan mendapatkan pekerjaan yang membutuhkan keterampilan khusus.
Namun, kebijakan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi tidak dapat berhenti pada pernyataan politik. Pemerintah perlu menjelaskan skema pembiayaan, kriteria penerima manfaat, bentuk bantuan, serta koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat sesuai kewenangannya.
Di sisi lain, kualitas sekolah, ketersediaan guru, sarana belajar, dan kesesuaian pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja juga harus diperhatikan.
Dedi bahkan mengingatkan agar lulusan SMA dan SMK di Kabupaten Bekasi memiliki kompetensi yang dibutuhkan industri setempat. Artinya, pemerintah daerah perlu memperkuat hubungan antara sekolah, lembaga pelatihan kerja, dan perusahaan agar masyarakat lokal tidak kehilangan peluang di daerahnya sendiri.
Dedi memberikan target tegas untuk tahun 2027: tidak boleh lagi ada jalan berlubang dan sekolah dengan kondisi buruk di Kabupaten Bekasi.
“Targetin, tahun 2027 tidak boleh ada lagi jalan bolong di Bekasi. Tahun 2027 tidak boleh lagi ada sekolah jelek di Bekasi,” katanya.
Pernyataan tersebut menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintahan Asep Surya Atmaja. Kondisi jalan dan bangunan sekolah merupakan persoalan yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat setiap hari.
Jalan rusak dapat menghambat mobilitas warga, meningkatkan risiko kecelakaan, serta memperbesar biaya transportasi. Sementara itu, bangunan sekolah yang tidak layak dapat mengganggu proses belajar dan membahayakan keselamatan peserta didik.
Meski demikian, target ambisius tersebut perlu disertai pemetaan kondisi lapangan, daftar prioritas perbaikan, ketersediaan anggaran, jadwal pengerjaan, dan pengawasan kualitas proyek.
Pemerintah Kabupaten Bekasi juga perlu menjelaskan pembagian tanggung jawab berdasarkan status jalan, karena tidak seluruh ruas jalan berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten.
Publik berhak mengetahui berapa kilometer jalan yang menjadi prioritas, berapa sekolah yang membutuhkan rehabilitasi, berapa anggaran yang disiapkan, serta bagaimana progresnya akan dilaporkan secara berkala.
Tanpa ukuran yang jelas, target 2027 berisiko menjadi kalimat politik yang mudah diucapkan, tetapi sulit diuji pencapaiannya.
Kritik Dedi tidak hanya menyasar pelayanan dasar, tetapi juga kondisi lingkungan dan tata ruang Kabupaten Bekasi.
“Bekasi itu duitnya banyak, tapi daerahnya enggak rapi. Sungainya penuh sama sampah, sampah di tiap daerah menumpuk,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menyoroti persoalan yang tidak bisa diselesaikan hanya melalui kegiatan bersih-bersih sesaat. Penanganan sampah membutuhkan sistem pengangkutan dan pengolahan yang memadai, pengawasan terhadap pembuangan ilegal, pengelolaan sungai, serta koordinasi antardaerah dan antarinstansi.
Di wilayah yang berkembang pesat karena industri dan permukiman, pemerintah juga menghadapi tantangan menjaga keseimbangan antara pembangunan, daya dukung lingkungan, dan kebutuhan ruang masyarakat.
Dedi meminta agar ruang sawah, sungai, dan rawa tetap dipertahankan. Pesan ini penting karena pembangunan yang mengabaikan fungsi lingkungan berpotensi memperbesar persoalan banjir, berkurangnya daerah resapan, dan tekanan terhadap kawasan permukiman.
Pemerintah Kabupaten Bekasi perlu menerjemahkan arahan tersebut ke dalam pengawasan tata ruang yang konsisten, perlindungan lahan pertanian, penataan kawasan industri, dan penegakan aturan lingkungan.
Komitmen menjadikan Bekasi lebih tertata harus dibuktikan dengan perubahan yang dapat dilihat masyarakat, bukan hanya melalui penataan wajah kawasan tertentu yang bersifat sementara.
Dalam arahannya, Dedi juga mengingatkan Asep agar pengadaan barang dan jasa dilaksanakan secara terbuka, profesional, dan bebas dari intervensi kepentingan tertentu.
“Lakukan seluruh pekerjaan, lelang secara terbuka. Yang menangnya adalah profesional. Bupati enggak boleh dititip-titip siapa yang akan menang,” tegasnya.
Pesan tersebut penting karena besarnya belanja pembangunan harus diikuti tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan. Proyek jalan, sekolah, fasilitas kesehatan, dan penataan lingkungan tidak hanya harus selesai tepat waktu, tetapi juga harus memiliki kualitas sesuai spesifikasi dan memberikan manfaat nyata.
Transparansi pengadaan, pengawasan pelaksanaan proyek, serta keterbukaan informasi anggaran menjadi bagian penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
Dedi juga meminta agar bupati tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan bisnis pribadi. Ia mendorong kepala daerah dan jajaran birokrasi lebih banyak turun ke lapangan daripada hanya bekerja dari balik meja.
Pesan ini harus dipahami sebagai dorongan memperkuat integritas pemerintahan. Kepercayaan publik tidak cukup dibangun melalui pernyataan antikorupsi, tetapi harus ditunjukkan melalui keputusan yang transparan, pengelolaan anggaran yang akuntabel, dan pelayanan yang tidak diskriminatif.
Pelantikan Asep Surya Atmaja membuka babak baru pemerintahan Kabupaten Bekasi untuk sisa masa jabatan 2025–2030. Namun, yang paling menentukan bukanlah prosesi pelantikan atau kerasnya pesan yang disampaikan gubernur, melainkan kemampuan pemerintah daerah menindaklanjutinya.
Arah kebijakan yang disampaikan Dedi mencakup persoalan mendasar: kesehatan yang mudah diakses, pendidikan yang terjangkau, infrastruktur yang layak, lingkungan yang tertata, serta birokrasi yang bersih dan profesional.
Seluruh agenda itu membutuhkan perencanaan yang realistis, prioritas anggaran yang jelas, koordinasi lintas pemerintahan, dan pengawasan yang konsisten.
Masyarakat Kabupaten Bekasi patut menagih tindak lanjut atas pesan tersebut melalui indikator yang terukur. Berapa banyak warga miskin yang memperoleh akses kesehatan? Berapa sekolah yang diperbaiki? Seberapa besar penurunan jumlah jalan rusak? Bagaimana kondisi sungai dan pengelolaan sampah? Serta sejauh mana lulusan sekolah lokal memperoleh kesempatan kerja di kawasan industri?
Pertanyaan-pertanyaan itu penting agar arahan gubernur tidak berhenti sebagai catatan dalam sebuah pelantikan, tetapi menjadi agenda publik yang terus dipantau.
Pada akhirnya, Kabupaten Bekasi tidak cukup hanya dikenal sebagai daerah dengan kawasan industri dan potensi ekonomi besar. Daerah ini harus mampu memastikan bahwa pertumbuhan tersebut menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi warganya.
Amanah Dedi Mulyadi kini berada di tangan Asep Surya Atmaja. Tantangannya bukan sekadar menjalankan pemerintahan, melainkan membuktikan bahwa kekayaan daerah benar-benar dapat dirasakan masyarakat. Tahun 2027 akan menjadi salah satu ujian awal: apakah jalan semakin layak, sekolah semakin baik, pelayanan kesehatan semakin dekat, dan lingkungan semakin tertata—atau justru kembali menjadi daftar pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. ( SOFYAN )
